News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Cegah Sengketa Pilkades, HMI Kutacane Minta Pemkab Aceh Tenggara Kaji Ulang Perbup Nomor 22 Tahun 2026

Cegah Sengketa Pilkades, HMI Kutacane Minta Pemkab Aceh Tenggara Kaji Ulang Perbup Nomor 22 Tahun 2026

 

Foto Istimewa
KUTACANE (ACEH) TURANISURA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutacane menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu segera melakukan penelaahan kembali terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Serentak. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi celah hukum dan potensi konflik sosial di tingkat kute (desa) jelang pelaksanaan Pilkades serentak pada November 2026 mendatang.

​Ketua Umum HMI Cabang Kutacane, Khairil Anwar, menegaskan bahwa sorotan ini bukan didasarkan pada kepentingan politik untuk menyerang pimpinan daerah. Sebaliknya, HMI memandang Bupati justru perlu mendapatkan perlindungan secara kelembagaan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum akibat kelemahan perumusan maupun harmonisasi regulasi di tingkat bawah.

​"Sorotan kami murni bagian dari pengawasan publik agar kebijakan Pemkab Aceh Tenggara memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak mengorbankan masyarakat maupun Kepala Daerah di kemudian hari," tegas Khairil Anwar, Senin (5/10/2026).

​Ancaman Potensi Tumpang Tindih Regulasi

​Substansi yang menjadi perhatian utama HMI berkaitan dengan sinkronisasi norma hukum. Terlebih setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang berlaku sejak 27 Maret 2026. PP ini secara khusus memuat aturan baru terkait tata cara pemilihan Kepala Desa dengan calon tunggal.

​Sementara di sisi lain, Aceh bertumpu pada rezim hukum khusus meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, serta Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

​Menurut HMI, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidaknya Perbup diterbitkan, melainkan sejauh mana setiap pasal dalam Perbup Nomor 22 Tahun 2026 telah selaras dengan tingkatan hukum di atasnya. Jika terjadi perbedaan penafsiran antara aturan khusus lokal dan aturan pemerintah pusat di lapangan, panitia di tingkat kute berpotensi kebingungan saat menghadapi proses pencalonan.

​Bukan Sekadar Masalah Administrasi, tapi Risiko Sosial

​HMI mengingatkan bahwa proses pemilihan pengulu bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Aturan mengenai persyaratan calon, mekanisme calon tunggal, proses seleksi, uji kemampuan Al-Qur'an dan moralitas, hingga penjatuhan sanksi dan pembatalan calon memerlukan kejelasan standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

​Tanpa indikator pembuktian yang transparan serta sarana pengajuan keberatan yang adil, keputusan administratif panitia rawan memicu sengketa antarkelompok pendukung di tingkat kute.

​"Para calon pengulu bukan sekadar nama di atas kertas, tetapi tokoh masyarakat dan bagian dari struktur sosial kute. Sengketa administratif yang tidak diselesaikan secara terang benderang bisa bergeser menjadi benturan sosial antarmasyarakat," jelas HMI.

​Oleh karena itu, HMI meminta agar Bupati Aceh Tenggara tidak menjadi korban dari kelemahan kajian hukum yang dilakukan oleh jajaran birokrasi pembantunya. Harmonisasi dan penyempurnaan aturan dinilai jauh lebih tepat daripada membiarkan regulasi yang berpotensi menyisakan celah hukum tetap berjalan.

​Lima Tuntutan HMI Cabang Kutacane

​Mengingat Pilkades serentak direncanakan mencakup 116 kute dan tahap pembentukan panitia sedang berjalan, HMI Cabang Kutacane mendesak Pemkab Aceh Tenggara untuk segera mengambil langkah korektif melalui lima poin utama:

  1. ​Review Regulasi: Melakukan penelaahan kembali terhadap Perbup Nomor 22 Tahun 2026 dengan mempertimbangkan norma hukum terbaru dalam PP Nomor 16 Tahun 2026.
  2. ​Harmonisasi Hukum: Memastikan keselarasan penuh antara UU Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4/2009, Qanun Agara Nomor 1/2021, dan PP Nomor 16/2026.
  3. ​Kejelasan Prosedur Seleksi: Memperjelas indikator, alat bukti, standar penilaian, serta mekanisme klarifikasi dan keberatan atas persyaratan calon.
  4. ​Kepastian Mekanisme Sanksi: Menyusun alur formal penjatuhan sanksi dan pembatalan calon agar keputusan panitia memiliki kepastian hukum yang kokoh.
  5. ​Pedoman Seragam: Menyiapkan petunjuk teknis yang baku bagi panitia di tingkat kute guna menghindari penafsiran ganda.

​HMI menegaskan, pengawasan ini disampaikan saat tahapan masih di awal agar perbaikan dapat dilakukan sebelum pemungutan suara berlangsung. Pemkab Aceh Tenggara diharapkan merespons saran konstruktif ini demi menjamin Pilkades berjalan kondusif, adil, dan berkeadilan hukum bagi seluruh masyarakat Aceh Tenggara.

(Zaki)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar