News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Eksis Tanpa Tersentuh Hukum, Aktivitas PETI di Kuantan Singingi Diduga Dikendalikan Tokoh Politik Lokal

Eksis Tanpa Tersentuh Hukum, Aktivitas PETI di Kuantan Singingi Diduga Dikendalikan Tokoh Politik Lokal

 

Foto: Terlihat alat berat saat beroperasi melakukan pengerukan tanah
KUANTAN SINGINGI (RIAU) TURIANISURA.COM |Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kembali mencuat dan meresahkan masyarakat. Kendati Aparat Penegak Hukum (APH) telah berulang kali melakukan penertiban, praktik perusakan lingkungan secara brutal ini masih terus beroperasi dan terkesan kebal hukum.

​Berdasarkan investigasi di lapangan, aktivitas ilegal tersebut berlokasi di Daerah Kari Kecamatan Kuantan Tengah, dan diduga kuat dikendalikan oleh seorang berinisial RO, yang dikenal sebagai salah seorang pemimpin partai Politik dan juga tercatat sebagai pimpinan organisasi kewartawanan di daerah Kabupaten Kuantansingingi.

​Posisi ganda RO sebagai tokoh politik sekaligus pimpinan organisasi pers semestinya menjadi teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan aturan. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

​Saat dikonfirmasi oleh tim awak media di lokasi kerja pada Selasa (3/11/2026), para pekerja di lokasi tambang mengakui bahwa alat berat berupa ekskavator yang digunakan untuk mengeruk tanah berasal dari RO.

​Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, RO belum memberikan tanggapan resmi atau klarifikasi saat dihubungi oleh tim redaksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan kepemilikan alat berat tersebut.

​Aktivitas pengerusakan alam yang masif ini memicu kemarahan dan kekhawatiran mendalam dari warga sekitar. Salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa praktik PETI tersebut sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

​"Kegiatan PETI tersebut sudah berlangsung lama, namun belum pernah tersentuh hukum. Mungkin ada 'orang dalam' di pihak penegak hukum yang melindunginya," ujar warga tersebut dengan nada kecewa, Selasa (3/11/2026).

Warga berharap kemunculan informasi ini di tengah publik dapat menjadi atensi serius bagi aparat penegak hukum di tingkat daerah maupun pusat.

​"Kami berharap hukum jangan seperti parang—tumpul di atas, tajam di bawah. Penegakan hukum harus adil tanpa pandang bulu," tambahnya.

​Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

​Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak, khususnya yang bersangkutan berinisial RO, untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, atau sanggahan resmi guna imbangan informasi dalam pemberitaan ini.

​SH_red

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar