MPP KAC Gelar Ngopi Pendidikan Islam di Tangerang, Kawal Implementasi UU Pesantren Bersama Wakil Ketua DPR RI
TANGERANG (BANTEN) TURIANISURA.COM- Majelis Pengurus Pusat Keluarga Alumni Cipasung (MPP KAC) bersama MPC KAC Tangerang Raya, DKI Jakarta, dan Banten Raya menggelar diskusi interaktif bertajuk "Ngopi — Ngobrol Pendidikan Islam" di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang, pada Kamis (5/11/2026). Acara ini menghadirkan Ketua Umum MPP KAC sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menyamakan pemahaman dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di tingkat daerah. Informasi ini disampaikan oleh Syahroni Alfarisi, S.Ag., Koordinator Wilayah Banten MPP KAC.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kang Edi Muadi, kemudian perwakilan ketua MPP KAC disampaikan oleh Sekretaris Acep Sumarna Ciwong.
Diskusi dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci dari berbagai elemen:
1. Yudiana — Staf Khusus Bupati Tangerang
2. H. Syaeful Milah, S.Pd.I. — Ketua DPRD Kota Tangerang
3. H. Ahmad Kafi — Ketua Tanfizdiyah PCNU Kota Tangerang
4. H. Aef Syaepudin Asy Syadzili — Komisioner BAZNAS Provinsi Banten
Dalam diskusi, para peserta menyoroti rekam jejak perjuangan lahirnya UU Pesantren yang ditempuh oleh Kang Cucun di parlemen. Forum juga merumuskan langkah taktis penguatan fasilitasi, perizinan, dan pemberdayaan ekonomi pesantren di wilayah Tangerang Raya, Banten, dan DKI Jakarta.
Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Syaeful Milah, menegaskan komitmen daerah dalam mendukung eksistensi lembaga pendidikan Islam agar sejajar dengan sekolah formal dan madrasah. Sementara itu, perwakilan Pemkab Tangerang memaparkan program unggulan daerah seperti Sanitren (Sanitasi Pesantren) dan Anskontren (Asrama Pondok Pesantren) sebagai bukti nyata kehadiran negara di lingkungan pesantren.
Komisioner BAZNAS Banten juga menekankan peran strategis lembaga filantropi Islam untuk menjangkau pesantren salaf/kobong yang belum tersentuh bantuan APBD.
MPP KAC merumuskan tiga langkah pengawalan prioritas implementasi UU Pesantren:
No Fokus Langkah Konkret
1 Pengawalan Regulasi Dorong percepatan implementasi Perpres No. 82/2021, khususnya Pasal 23 tentang Dana Abadi Pesantren, hingga ke tingkat APBD
2 Fasilitasi & Perizinan Permudah izin operasional pesantren dan kesetaraan ijazah santri berdasarkan PMA No. 30, 31, 32 Tahun 2020
3 Pemberdayaan Ekonomi Sinergikan BAZNAS, LAZISNU, dan program Pemda untuk penguatan ekonomi pesantren salaf yang belum terakses bantuan formal
Acara ditutup dengan komitmen seluruh jajaran MPC KAC se-Tangerang Raya, DKI Jakarta, dan Banten Raya untuk terus menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam mewujudkan pesantren yang Unggul, Mandiri, dan Mendunia.
(Dedy R)

Posting Komentar