Rantai Hitam PETI Tapsel: Penegakan Hukum Diminta Sentuh Toko Pembeli Emas Ilegal
![]() |
| Foto ilustrasi |
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Dewan Pimpinan Wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Ali Tohong Siregar, kepada awak media, Senin (02/11).
Menurut Tohong, pengusutan kasus PETI tidak akan efektif jika hanya menyasar para penambang kecil tanpa menyentuh pihak pembeli yang diduga menjadi mata rantai utama permodalan dan pemasaran.
"Sederhananya begini, pelaku terduga PETI tidak mungkin menyimpan atau menyetok emas hasil tambangnya dalam waktu lama; barang itu pasti langsung dijual. Jadi, antara penambang dan pembeli ini ibarat 'gayung bersambut'," ujar Tohong.
Ia menegaskan, aktivitas pembelian emas dari hasil tambang ilegal memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya Pasal 161, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, atau menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Selain itu, pemilik toko atau pengepul yang dengan sengaja menerima atau membeli emas yang patut diduga berasal dari tindak kejahatan juga dapat dijerat dengan pasal penadahan.
Terlebih, muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa toko emas yang menampung hasil PETI tersebut diduga milik seorang oknum aparat penegak hukum di wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi komitmen institusi kepolisian dalam membersihkan praktik ilegal tanpa pandang bulu.
"Untuk itu, kami meminta kepada APH agar segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, melacak ke mana aliran emas ilegal tersebut dijual, serta menindak tegas siapa pun pemilik toko penampung tanpa terkecuali," pungkas Tohong.
Arpan

Posting Komentar