Soroti Dugaan Kekurangan Volume Proyek Jalan Provinsi Senilai Rp17,2 Miliar di Nias Utara, PPK Berikan Klarifikasi
![]() |
| Foto lokasi proyek |
Berdasarkan data kontrak yang dihimpun, proyek dengan Nomor Kontrak: 620/05/SP/UPTD-BMCK/GST/VI/2026 yang diteken pada tanggal 22 Juni 2026 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp17.269.691.534,86.
Dugaan defisit volume pekerjaan ini mengemuka seiring dengan adanya sejumlah kendala teknis di lapangan, termasuk belum tuntasnya beberapa segmen bangunan pendukung seperti drainase (parit) serta kondisi fisik di beberapa titik yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan awal.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat sekaligus warga setempat, Temazaro Gea, saat dikonfirmasi di kediamannya pada Rabu (4/11/2026), membenarkan adanya dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Ia mengaku sempat dilibatkan dan hadir sebagai perwakilan tokoh masyarakat saat pembahasan awal rencana pembangunan di Pendopo.
"Saat membahasnya di Pendopo dan sebagai keterwakilan tokoh masyarakat, saat itu saya turut diundang. Dari sana saya tahu kalau lebar jalan direncanakan 6 meter di luar bangunan pendukung seperti parit dan bangunan lainnya. Terkait dengan parit tepat di depan rumah saya ini, memang bila diteruskan untuk membangun maka akan memutuskan salah satu bangunan rumah milik masyarakat. Jadi, saya kurang tahu bagaimana pihak Dinas PU mengambil langkah untuk melanjutkan pembangunan parit tersebut," ujar Temazaro Gea.
Menindaklanjuti temuan dan informasi dari masyarakat tersebut, awak media melakukan konfirmasi resmi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dadang, melalui pesan singkat WhatsApp.
Dalam keterangannya, Dadang menyampaikan tiga poin klarifikasi penting terkait pelaksanaan proyek peningkatan ruas jalan Provinsi Lotu-Lahewa:
- Variasi Lebar Jalan: Dadang menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen perencanaan, pelaksanaan peningkatan jalan Provinsi pada ruas Lotu-Lahewa memang dirancang secara bervariasi, yakni dengan lebar efektif 5 meter dan 6 meter menyesuaikan kondisi lapangan.
- Kendala Pembangunan Parit: Terkait tertundanya sebagian kecil pekerjaan bangunan pendukung berupa parit, pihak berwenang membenarkan adanya kendala teknis di lapangan. Hal tersebut disebabkan oleh posisi bangunan rumah warga yang terletak tepat di jalur existing parit sebelumnya, sehingga pekerjaan terpaksa menunggu koordinasi dan tindakan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah setempat.
- Kondisi Papan Nama Proyek: Menanggapi sorotan mengenai ketiadaan papan informasi proyek di lokasi, PPK menegaskan bahwa pihak rekanan atau kontraktor pelaksana sebenarnya telah memasang papan proyek sejak awal pekerjaan dimulai di titik nol. Namun, kerusakan terjadi akibat faktor cuaca ekstrem (angin kencang dan hujan lebat). Pihak Dinas berkomitmen untuk segera menginstruksikan kontraktor agar memasang kembali papan informasi tersebut agar transparansi publik tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, pengawasan terhadap progres fisik dan kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek bernilai belasan miliar rupiah ini, terus diharapkan mendapat perhatian ketat dari instansi teknis terkait serta elemen pengawas independen demi menjamin kualitas infrastruktur bagi masyarakat Nias Utara.
2E64

Posting Komentar