Demo Jilid III di Mabes Polri: AMP2K Desak Kapolri Copot Kapolres Madina dan Kapolda Sumut Soal Tambang Emas Ilegal
 |
| Foto Istimewa |
Dalam aksi lanjutan ini, massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak tegas terhadap pembiaran aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian marak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Koordinator Aksi AMP2K, Noprianda Ramadhan Nasution, menyatakan bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk penegasan atas keresahan masyarakat Madina yang merasa penegakan hukum terhadap tambang ilegal di wilayahnya berjalan di tempat.
"Kami hadir kembali di Mabes Polri untuk menagih komitmen Kepolisian. Aktivitas tambang emas ilegal terus berlangsung di berbagai titik tanpa ada penindakan hukum yang jelas. Ini tidak bisa terus dibiarkan," tegas Noprianda dalam keterangannya di lokasi aksi.
AMP2K menyoroti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden secara tegas menyatakan bahwa operasi tambang ilegal skala besar tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan atau pembiaran dari oknum pejabat aparatur di wilayah setempat.
Merujuk pada arahan Presiden tersebut, AMP2K menilai jajaran kepolisian daerah, khususnya Polres Mandailing Natal dan Polda Sumatera Utara, terkesan "buta dan tuli" terhadap keberadaan alat-alat berat yang kembali beroperasi di kawasan Kotanopan, Lingga Bayu, Batang Natal, Muara Batang Gadis, hingga wilayah perbatasan Tapanuli Selatan–Madina. Selain merusak lingkungan, aktivitas ilegal ini diduga telah menelan korban jiwa.
"Kami menduga kuat ada praktik 'setoran' dan pembiaran dari oknum pejabat kepolisian setempat sehingga para bos PETI tetap bebas beroperasi tanpa rasa takut terhadap hukum," lanjut Noprianda.
Dalam demonstrasi tersebut, AMP2K menyampaikan delapan poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan Polri dan TNI:
- Penertiban PETI Madina: Mendesak Kapolri segera menertibkan seluruh aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, termasuk di sepanjang aliran Sungai Batang Gadis dan perbatasan Tapanuli Selatan–Madina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Usut Oknum 'Pelindung' Tambang: Mendesak tindakan tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat yang menjadi pindung (backing) dan menerima upeti dari aktivitas PETI di Kecamatan Lingga Bayu, Batang Natal, dan Muara Batang Gadis.
- Pemeriksaan Kepala Desa dan Ketua APDESI: Meminta Kapolri memerintahkan Kapolda Sumut dan Kapolres Madina memeriksa sejumlah oknum kepala desa—termasuk Ketua APDESI Madina berinisial A-S, Kepala Desa Botung, Kepala Desa Muara Botung, dan Kepala Desa Huta Baringin—yang diduga terlibat sebagai pemodal atau aktor utama PETI.
- Copot Kapolda Sumut: Mendesak Kapolri mencopot Kapolda Sumut, Irjen Pol. Wisnu Hermawan Febrianto, karena dinilai gagal dan melakukan pembiaran tanpa berhasil menangkap para mafia besar tambang ilegal.
- Copot Kapolres Madina: Mendesak pencopotan Kapolres Mandailing Natal, AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., yang dinilai tidak becus menindak tambang liar serta diduga ikut "bermain mata" dengan para mafia tambang.
- Desakan Pengunduran Diri Kapolri: Mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya jika tidak mampu menutup operasional PETI dan menangkap para mafia besar yang menjadi atensi Presiden RI.
- Tindakan Tegas TNI: Mendesak Panglima TNI dan Polisi Militer (PM) untuk menertibkan serta memeriksa oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Madina.
AMP2K menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata dari Mabes Polri untuk memberantas mafia tambang emas ilegal di Mandailing Natal secara tuntas.
2E64
Posting Komentar