Dilema PETI Kuansing: Antara Jerat Hukum, Ancaman Maut, dan Urusan Dapur
 |
| Foto Istimewa |
Di satu sisi, aktivitas mendulang emas menjadi tumpuan utama ekonomi warga lokal. Hasil instan berwujud uang tunai dinilai jauh lebih menjanjikan ketimbang komoditas sawit atau karet yang harganya sering melonjak turun. Saat lapangan kerja formal makin terbatas, PETI bertindak sebagai katup penyelamat untuk membiayai kebutuhan dasar keluarga, biaya pendidikan, hingga persiapan hari raya. Tradisi mendulang emas secara turun-temurun pun membuat warga merasa berhak memanfaatkan kekayaan alam lokal.
Namun di sisi lain, praktik penambangan liar ini membawa dampak destruktif yang masif. Polres Kuansing beserta Polda Riau dihadapkan pada mandat undang-undang untuk menindak tegas pelanggaran UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Penggunaan racun merkuri secara bebas telah mencemari ekosistem Sungai Kuantan, merusak biota air, serta mengancam kesehatan masyarakat luas. Tak hanya itu, nyawa para pekerja—termasuk anak muda—terus terancam oleh risiko tertimbun longsor galian.
Pendekatan hukum berupa razia dan pemusnahan alat kerap berujung sia-sia. Rakit-rakit baru selalu muncul kembali tak lama setelah aparat meninggalkan lokasi, menegaskan bahwa tindakan represif semata tidak menyelesaikan akar masalah.
Sebagai langkah konkret, penataan melalui pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) didorong sebagai solusi jangka panjang. Melalui legalisasi dan pembentukan wadah koperasi, aktivitas penambangan dapat diawasi ketat, ramah lingkungan tanpa bahan berbahaya, serta menjamin keselamatan kerja. Langkah ini sekaligus memberi kontribusi retribusi bagi daerah.
Penyelesaian penambangan liar di Kuansing menuntut penanganan yang terukur: tindakan hukum yang menyasar penadah skala besar, diimbangi dengan solusi ekonomi legal yang adil bagi warga lokal.
2E64 _red
Posting Komentar